Selasa, 13 November 2012

Harus Aku Ucapkan

Haruskah aku Ucapkan

Kini hidupku hanya penuh khayalan 
tanpa bisa untuk berharap
karena dia telah menjadi kenangan
yang kini telah hilang dengan sekejap

                      biarlah aku untuk bermimpi
                      karena hanya mimpi yang membuatku tersenyum
                      tanpa aku harus meraih
                      dan  kini ku penuh tangis

akankah ku mengerti isi hatiku ini
yang telah lama ku ucapkan sekali lagi
haruskah ku ucapkan sekali lagi
agar kau dapat mengerti
                 
                      haruskah ku ucapkan cinta ku 
                      pada dirimu selamanya 
                      agar hati ini merasa tenang
                      dan berhenti untuk bermimpi

Minggu, 11 November 2012

KOORDINASI


         
1.   KOORDINASI MANAJEMAN
Untuk pengertian koordinasi ini, penulis mengutip definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:
1.      Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan
Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsure-unsur manajemen (6 M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.
2.      E.F.L. Breach
Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatans itu dilaksanakan dengan keseluruhan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.
3.      G.R. Terry
Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Definisi G. R. Terry ini berarti bahwa koordinasi adalah pernyataan usaha dan meliputi cirri-ciri sebagai berikut:
a)      Jumlah usaha, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif
b)      Waktu yang tepat dari usaha-usaha ini
c)      Pengarahan usaha-usaha ini.
4.      Dr. Awaluddin Djamin, M.P.A
Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Manajer yang sukses adalah yang dapat melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) dengan baik.
E.     KENAPA KOORDINASI SANGAT PENTING?
Koordinasi itu sangat penting dalam suatu organisasi, adapun factor yang membuat koordinasi itu menjadi penting adalah sebagai berikut:
1.      Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan
2.      Agar orang-orang dan pekerjaannya diselarasikan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan
3.      Agar saranas dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan
4.      Supaya semua unsur  manajemen (6M) dan pekerjaan  masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi
5.      Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaans terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

F.     SYARAT-SYARAT KOORDINASI
Adapun syarat-syarat khusus umum yang ada dalam koordinasi adalah sebagai  berikut:
1.      Sense of cooperation (perusahaan untuk bekerja sama), ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang.
2.      Rivalry, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan
3.      Team Spirit, artinya satu sama lain pada setiap bagian saling menghargai
4.      Esprit de corps, artinya bagian-bagian yang diikut sertakan atau dihargai, umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat
Ringkasnya kekuatan suatu organisasi ditentukan oleh spirit-esprit atau semangatnya. Semangat ini ditentukan oleh tujuans dan cara-cara mencapai tujuan itu dan ini meliputi doktrin. Selain semangat koordinasi juga harus mempunyai aspek-aspek formal yaitu metode-metode, teknik yang ditunjukan untuk mengeja/mencapai sasaran tersebut.

G.    CARA-CARA MENGADAKAN KOORDINASI
1.      Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai  pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang akan dicapainya
2.      Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yagn akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama.
3.      Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran dan lain sebagainya
4.      Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingakt perumusan dan penciptaan sasaran
5.      Membina human relations yang baik antara sesame karyawan
6.      Manajer sering melakukan komunikasi informal  dengan para bawahan.

Ringkasnya, suatu koordinasi akan lebih baik dan maju, jika memperoleh dukungan partisipasi dari bawahan,  dan pihak-pihak yang terkait yang akan melakukan pekerjaan diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan; supaya mereka antusias dalam melakukansnya.

H.    KOORDINASI DAN KOOPERASI (Coordination and Cooperation)
Perbedaan pengertian antara koordinasi dengan kooperasi dapat kita simak dari rumusan dibahwa ini:
Koordinasi berhubungan dengan pengintegrasian, sinkronisasi, mempunyai jumlah, waktu, arah, dan artin yang lebih luas daripada kooperasi. Cooperation can be defined as the collection action of one person with anather or others towards as common goal.
Kooperasi merupakan tindakan bersama oleh sejumlah orang terhadap tujuan bersama (tujuan umum). Misalnya, seorang anak (A) hendak bepergian ke Jakarta dengan kereta Api pagi, pukul 5.30. agar tidak keginggalan kereta api, sebelum tidur (A) mempercepat jamnya 30 menit dan lalu meletakan jamnya diatas meja. Kemudian tidur. Kemudian ayahnya (B) mengetahui bahwa anaknya (A) akan berangkat ke Jakarta pukul 5.30. Supaya tidak terlambat, (B) mempercepat jam itu 30 menit, lalu meletakannya diatas meja. Kemudian ibunya (C) mempercepat jam tersebut 30 menit, tujuanya sama yaitu supaya (A) tidak terlambat atau ketinggalan kereta api. Dalam hal ini tindakan A,B, dan C disebut kooperasi, tetapi bukan koordinasi walaupun tujuanya sama.
Pada dasarnya, koordinasi akan berhasil dengan baik jika pelaksanaan proses manajemen dilakukan secara efektif, artinya POAC dilakukan serta diterapkan dengan baik dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang. Fungsi-fungsi utama POAC akan saling mempengaruhi satu sama yang lainnya. Hasilnya, adalah segala usaha pada semua golongan terintegrasi secara seimbang.

I.       BAGAIMANA HUBUNGAN KOORDINASI DENGAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN?
1.      Perencanaan dan koordinasi (planning and coordination)
Perencanaan akan mempengaruhis koordinasi, artinya semakin baik dan terincinya rencana, maka akan semakin mudah untuk melakukan koordinasi tersebut.
2.      Pengorganisasian dan koordinasi (organizing and coordination)
Pengorganisasian berhubungan dengan koordinasi, artinya jika organisasi baik, maka pelaksanaan koordinasi akan lebih mudah. Organisasi yang baik, apabila hubungan-hubungan antara individu karyawan baik, hubungan pekerjaan baik, job description  setiap pejabat jelas.
3.      Pengarahan dan koordinasi (directing and coordination)
Pengarahan mempengaruhi koordinasi, artinya dengan menggunakan bermacam-macam variasi dalam intensitas directing force akan membantu menciptakan koordinasi.
4.      Pengisian jabatan dan koordinasi (staffing and coordination)
Penempatan karyawan membantu koordinasi, artinya jika setiaps pejabat sudah ditempatkan sesuai dengan keahliannya maka koordinasi akan lebih mudah.
5.      Pengendalian dan koordinasi (controlling and coordination)
Pengendalians berhubungan langsung dengan koordinasi. Penilaian yang terus menerus atas kemajuan pekerjaan akan membantu menyelarasikan usaha-usaha, sehingga tujuan yang ditentukans semula dihasilkan, diperoleh dan tercapai dengan baik. Dengan demikian, maka tindakan-tindakan perbaikan yang  terjadi, karena control membantu dalam mendapatkan koordinasi yang dibutuhkan.

 2. KONTEKTUALITAS KOORDINASI DALAM SISTEM
Koordinasi dalam system penyelenggaraan Negara dapat diaplikasikan dalam konteks kerjasama pemerintahan antar Negara, koordinasi antar lembaga tinggi Negara, koordinasi antara pusat dan daerah, koordinasi sektoral, koordinasi lintas daerah, koordinasi antar actor bernegara. Pola hubungan koordinatif pada dasarnya tercermin dalam struktur pemerintahan Negara dan hubungannya dengan lingkungan struktur tercebut (state structure environment). Untuk lebih jelasnya, masing-masing format koordinasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

3. Koordinasi Lintas Negara
Koordinasi lintas Negara merupakan kerjasama pemerintahan antar Negara dalam mencapai tujuan tertentu. Lingkup Negara yang melakukan kerjasama dapat bersifat bilateral (kerjasama dua Negara) atau multilateral (kerjasama lebih dari dua Negara). Sedangkap lingkup objek yang dikerjasamakan dapat berupa bidang politik, ekonomi, social politik dan budaya. Dalam ranah administrasi Negara, pembahasan tentang kerjasama antar Negara tersebut masuk dalam bidang administrasi internasional. Bentuk kerjasama bilateral antara lain dapat dilihat dalam kerjasama sister-city (kota kembar antara salah satu kota di Indonesia dengan salah satu kota lainnya di luar negeri).

4. Koordinasi Antar Lembaga Negara
Dalam struktur pemerintahan RI terdiri dari beberapa lembaga Negara. Beberapa lembaga tersebut termasuk presiden, Mahkamah konstitusi, DPR, MPR, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan sebagainya. Antar lembaga tersebut dapat saling melakukan koordinasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Misalnya, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat saling berkoordinasi dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia.

5. Koordinasi antara Pusat dan Daerah
Dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat beberapa urusan yang menjadi tanggung jawab pusat termasuk urusan moneter, pertahanan keamanan, agama, peradilan. Sedangkan urusan-urusan lainnya didesentralisasikan. Namun demikian, walaupun urusan-urusan lainnya sudah didesentralisasikan tetapi dalam kerangka pembinaan serta pemaduan langkah antar daerah maka pemerintah pusat dapat melakukan koordinasi melalui instansi teknis. Misalnya: koordinasi pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat.




6. Koordinasi Sektoral
Sektor-sektor pembangunan termasuk pembangunan politik, ekonomi,social dan budaya walaupun sudah menjadi tanggung jawab beberapa instansi teknis terkait namun dalam kenyataannya dapat terdiri dari berbagai instansi yang begaram yang menangani sector yang sama. Beragam instansi tersebut apabila tidak saling berkoordinasi maka bisa jadi akan menghasilkan tumpang tindih peran dan pendanaan program pembangunan sehingga menyebabkan in-efesiensi dan misalokasi sumber daya finansial.

7. Koordinasi Lintas Daerah
Beberapa daerah juga dapat saling bersinggungan dalam urusan tertentu yang bersifat lintas daerah. Dalam keadaan tersebut maka koordinasi lintas daerah dapat berperan dalam menjamin efektivitas dan efesiensi penyelesaian urusan tersebut. Misalnya, dalam hal penyelesaian banjir di DKI Jakarta dimana tidak hanya merugikan warga DKI Jakarta tetapi juga warga daerah sekitar termasuk Bogor, Tanggerang dan Banten yang bekerja di Jakarta. Di samping itu, banjir di Jakarta bisa juga disebabkan oleh banjir kiriman dari wilayah sekitar, misalnya Bogor. Dalam keadaan tersebut adalah lebih mudah mengatasi banjir tersebut apabila dilakukan koordinasi antar daerah.

8. Koordinasi antar Aktor Bernegara
Dalam lingkup yang lebih luas dalam satu Negara, aktor pembangunan tidak hanya antar lembaga Negara tetapi juga antara lembaga Negara, swasta dan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan terjadi hubungan yang kontra-produktif antar actor tersebut dalam penyelenggaraan urusan tertentu. Dalam keadaan tersebut, koordinasi antar actor diperlukan sehingga peran antar actor tersebut dapat saling menguatkan dalam pencapaian tujuan bernegara.
Koordinasi dalam sistem penyelenggaraan Negara juga dapat dikelompokkan ke dalam meta-koordinasi, meso-koordinasi dan mikro- koordinasi.Meta-koordinasi adalah koordinasi yang dilakukan antara pemerintahan RI dengan pemerintahan dari Negara lain dan atau organisasi internasional (missal: World Bank, UNDP, IMF, Asian Development Bank/ADB dan sebagainya). Meta-koordinasi tersebut dapat dilakukan dalam konteks hubungan bilateral (dua Negara) maupun multilateral (berbagai Negara).
Meso-koordinasiadalah koordinasi yang dilakukan dalam konteks nasional dan atau regional dalam suatu Negara. Pada level nasional, koordinasi misalnya terjadi antara MenPAN, LAN dan BKN. Sedangkan pada tingkat regional, koordinasi misalnya terjadi antara satu pemerintahan daerah dengan pemerintahan daerah lainnya. Pada tingkat mikro-level, koordinasi dapat terjadi antar unit dalam organisasi. Misalnya koordinasi terjadi antara unit kelitbangan dengan unit keuangan dalam koordinasi pendanaan kegiatan litbang.



 TEKNIK-TEKNIK KOORDINASI
Terdapat beragam teknik koordinasi. Beberapa diantara teknik koordinasi yang dapat diaplikasikan dalam organisasi publik adalah teknik koordinasi dengan pendekatan proses manajemen, teknik koordinasi dengan pendekatan mekanisme pasar, teknik koordinasi dengan pendekatan organisasi, teknik koordinasi dengan pendekatan hubungan antar struktur dan teknik koordinasi dengan pendekatan partisipasi masyarakat.
a. Teknik Koordinasi dengan Pendekatan Proses Manajemen
Karena peranannya sebagai fungsi yang mengintegrasikan seluruh proses organisasi maka koordinasi perlu dilakukan dalam setiap tahapan proses manajemen. Hal ini diperlukan karena setiap tahapan proses manajemen tentu memerlukan keterpaduan peran para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, koordinasi dianggap sebagai salah satu kunci sukses dalam proses manajemen. Dengan kata lain, koordinasi merupakan esensi manajemen dan secara implisit terkandung dalam fungsi-fungsi manajemen. Teknik koordinasi dalam tahapan proses manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut :

9. Koordinasi dalam Perencanaan.
Koordinasi dalam perencanaan merupakan upaya untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan melalui diskusi yang saling menguntungkan, tukar pikiran. Contoh, koordinasi antara unit kelitbangan dan unit kesekretariatan untuk mengoptimalkan peran kelitbangan yang didukung kesekretariatan yang handal.

10. Koordinasi dalam Pengorganisasian. Koordinasi merupakan esensi
organisasi. Koordinasi dalam pengorganisasian sangat diperlukan manajemen antara lain dalam distribusi tugas. Misalnya, untuk kegiatan reformasi birokrasi dalam suatu instansi maka dibentuk satu tim reformasi yang bertugas menyusun konsep reformasi birokrasi. Dalam tim tersebut ditetapkan beberapa sub-tim yang diberi tugas untuk mempersiapkan konsep spesifik, misalnya: sub-tim keuangan, sub-tim sumber daya manusia, sub-tim grand-design dan sebagainya.

11.Koordinasi dalam staffing.
Dalam penempatan pegawai perlu dilakukan koordinasi untuk menjamin pegawai yang tepat di tempat yang tepat (the right man on the right place). Misalnya, untuk menghasilkan keputusan promosi jabatan pada beberapa jabatan tertentu maka dilakukan rapat Baperjakat yang terdiri dari unsur pimpinan dan unsur kesekretariatan khususnya kepegawaian.

12.Koordinasi dalam directing.
Efektivitas arahan, instruksi dan pedoman sangat bergantung pada harmonisasi atasan dan bawahan. Misalnya, dalam satu unit tertentu, pimpinan memberikan arahan ke mana unit tersebut diarahkan untuk mendukung tugas, pokok dan fungsi organisasi.

13. Koordinasi dalam pengawasan.
Koordinasi melalui pengawasan diperlukan untuk menjamin sigkronisasi antara kinerja aktual dengan kinerja yang distandarkan. Misalnya suatu organisasi berdasarkan rencana stratejiknya menetapkan beberapa performance indicators dari beberapa kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan performance indicators tersebut dilakukan evaluasi triwulanan atau tahunan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja tersebut.
Dengan demikian, koordinasi perlu dilakukan dalam setiap proses manajemen sebagai upaya mengintegrasikan upaya berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan organisasi. Kalau langkah tersebut tidak dilakukan maka sangat sulit bagi para manajer untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat bekerjasama secara terpadu.

b. Teknik Koordinasi dengan Pendekatan Pasar
Koordinasi secara prinsip diturunkan dari teori organisasi. Dalam organisasi yang kompleks terdiri dari beberapa divisi tenaga kerja (division of labour). Masing-masing divisi tenaga kerja tersebut memiliki spesialisasi kompetensi dan bidang pekerjaan tertentu. Untuk memadukan berbagai divisi dan spesialisasi tersebut dalam pencapaian tujuan organisasi maka dilakukan koordinasi. Koordinasi dapat dilakukan dalam kerangka outward dan inward looking. Dalam kerangka outward looking, koordinasi dilakukan dalam arena lingkungan eksternal organisasi. Salah satu lingkungan yang sangat berpengaruh adalah lingkungan pasar (market).Instrumen koordinasi dalam pasar adalah harga (price). Melalui mekanisme harga ini seluruh stakeholder saling terhubungkan dalam suatu kegiatan ekonomi. Mekanisme ini juga sering disebut sebagai ”invisible hand” (tangan tidak terlihat). Melalui tangan tidak terlihat ini semua pihak diatur untuk menghasilkan kesepakatan harga dan kuantitas yang ditawarkan dan diminta

c. Teknik Koordinasi dengan pendekatan Organisasi
Secara organisatoris, koordinasi terjadi melalui mekanisme non-harga. Mekanisme koordinasi ini tidak terancang secara otomatis tetapi harus dirancang oleh pihak yang memiliki otoritas dalam organisasi. Mekanisme koordinasi tersebut menurut Mintzberg (1989) terdiri dari:
1) Mutual Adjustment
Mutual adjustment merupakan mekanisme koordinasi dimana masing-masing divisi/unit organisasi melakukan penyesuaian dalam memaksimalkan benefit/kesuksesan organisasi. Dalam hal ini proses koordinasi berjalan secara cair (fluid), tidak terlalu formal, tidak memerlukan komando serta tanpa ada hambatan birokrasi.

2) Direct supervision
Direct supervision merupakan mekanisme koordinasi dimana masing- masing divisi/unit organisasi disupervisi/diawasi/dikontrol secara ketat oleh atasannya dalam rangka memaksimalkan benefit/kesuksesan organisasi. Dalam hal ini proses koordinasi berjalan melalui mekanisme penetapan target, pengawasan pencapain target dan pelaporan pencapaian target . Koordinasi juga dilakukan secara bertingkat (atasan: supervisor dan bawahan: unit/divisi).
3) Standardization of work
Standardization of work merupakan mekanisme koordinasi dimana proses kerja masing-masing divisi/unit organisasi dirancang sedemikian rupa sehingga proses kerja tersebut bersifat baku/standar. Standarisasi proses kerja tersebut biasanya dinamakan standard operating procedure (SOP). Melalui mekanisme ini proses kerja dapat dipercepat atau diperlambat sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4) Standardization of output
Standardization of output merupakan mekanisme koordinasi dimana output kerja masing-masing divisi/unit organisasi dirancang sedemikian rupa sehingga output kerja tersebut bersifat baku/standar sesuai dengan harapan organisasi. Standarisasi output kerja tersebut biasanya biasanya tercermin dalam salah satu performance indicators (PIs). Yang tercermin dalam performance indicators ini biasanya bukan hanya output tetapi juga benefit dan impact dari suatu rancangan program/kegiatan.Melalui mekanisme ini semua divisi/unit dalam organisasi dituntut untuk berupaya mencapai output yang telah distandarkan. Pencapaian output standar tersebut biasanya dijadikan sebagai parameter keberhasilan/kegagalan suatu divisi/unit dalam organisasi.
5) Standardization of skills
Standardization of skills merupakan mekanisme koordinasi dimana skills kerja masing-masing divisi/unit organisasi terancang sedemikian rupa sehingga proses serta output kerja dapat dicapai atas kerjasama sistematis dalam satu kelompok skills tertentu. Karena skills yang dibutuhkan sudah standar maka hanya sumber daya yang memenuhi skills tersebut yang dapat terlibat dalam kegiatan organisasi ini.
6) Standardization of norms
Standardization of norms merupakan mekanisme koordinasi dimana prilaku kerja dari masing-masing individu terstandarkan dalam bentuk tata nilai, aturan dan lainnya sehingga misi organisasi dapat dicapai.
Keenam mekanisme koordinasi tersebut, namun demikian, belum tentu cocok diterapkan atau diaplikasikan pada semua jenis organisasi. Pada jenis organisasi tertentu terdapat mekanisme koordinasi yang cocok dengan organisasi tersebut. Dilihat dari jenisnya serta tingkat kecocokan mekanisme koordinasi, organisasi dapat dikategorikan ke dalam: pertama, entrepreunerial organization (organisasi yang mewirausahakan), jenis organisasi seperti ini memiliki spirit kewirausahaan yang tinggi. Artinya, para pemangku kepentingan dalam organisasi tersebut sangat aktif membuka ruang terobosan serta menangkap peluang untuk kepentingan organisasi. Semangat perubahan ke arah kemajuan serta adanya fleksibilitas untuk bermanuever membuat organisasi jenis ini memiliki kapasitas yang memadai untuk mempercepat pertumbuhan organisasi (perpetuating organizational growth). Mekanisme koordinasi yang cocok dengan organisasi jenis ini adalah direct supervision (supervisi langsung). Untuk mencapai tujuan organisasi sumber daya manusia atau unit-unit dalam organisasi “dikawal” melalui supervisi langsung.
Contoh dari jenis organisasi ini adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Jenis organisasi ini diharapkan dapat memanfaatkan peluang usaha untuk menghasilkan profit. Misalnya, PTPN sebagai salah satu BUMN di bidang perkebunan memiliki peran stratrejik dalam mengembangkan usaha perkebunan yang menguntungkan.

Kedua, machine organization (organisasi mekanis), jenis organisasi ini cenderung memiliki perilaku organisasi yang mekanis. Pola interaksi dalam organisasi cenderung kaku sebagaimana pola interaksi antar komponen dalam mesin yang segala sesuatunya sudah teratur. Oleh karena itu, mekanisme koordinasi yang cocok dengan jenis organisasi mekanis adalah standardization of work process (standarisasi proses kerja). Instrumen koordinasi melalui standarisasi proses kerja ini berarti standarisasi proses kerja sedemikian rupa sehingga proses kerja berlaku sama untuk semua jenis pekerjaan yang terkait. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kualitas proses kerja agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Misalnya, organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan KTP (Kartu Tanda Penduduk) harus menggunakan instrumen koordinasi standarisasi proses kerja. Melalui instrumen ini, organisasi dapat menjamin pelayanan KTP dapat diberikan sesuai dengan kualitas yang distandarkan.
Ketiga, professional organization (organisasi profesi) yaitu organisasi yang dijadikan wadah kerjasama para professional pada bidang tertentu. Dari segi SDM, jenis organisasi ini terdiri dari para ahli (experts) bidang tertentu. Dari segi bidang keahlian, organisasi ini terspesialisasi pada bidang tertentu. Mekanisme koordinasi cenderung tidak dapat dilakukan melalui pola yang kaku, didiktekan, bersifat komando, tetapi didasarkan pada standardization of skills (standarisasi keahlian). Dengan kata lain, Keahlian yang terstandarisasi menjadi instrumen pengendalian dan pemaduan kegiatan para profesional tersebut.
Contoh organisasi profesi antara lain adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Organisasi ini terdiri dari para dokter (profesi dokter) yang saling menghimpunkan diri untuk menjaga integritas dan kualitas kedokteran di Indonesia. Aktivitas para dokter tersebut harus berpedoman pada standarisasi kehalian dokter berupa Kode Etik Kedokteran.
Keempat, Diversified Organization (Organisasi yang Terdiversifikasi), organisasi ini memiliki struktur yang terdiversifikasi ke dalam beragam unit, departementasi dan cabang. Keberagaman tersebut sangat sulit dijangkau (too long span of control) melalui mekanisme koordinasi standarisasi proses maupun supervisi langsung. Yang justru dapat secara efektif dan efisien dilakukan dalam organisasi jenis ini adalah koordinasi melalui standarisasi output. Metode proses pelaksanaan kegiatan diserahkan pada masing-masing unit sedangkan hasil/output dikendalikan secara terpusat. Dengan kata lain, pimpinan menetapkan standar output yang diharapkan sedangkan unit-unit pelaksana bertugas mewujudkan pencapaian standar output tersebut sebagai realisasi komitmen kontrak kinerja antara unit-unit pelaksana dengan pimpinan.
Kelima, inovative organization (organisasi yang inovatif). Bagi organisasi yang menekankan kegiatannya pada kegiatan inovasi maka organisasi tersebut lebih tepat berada pada iklim kerja yang memberi ruang untuk berkembangnya pemikiran-pemikiran serta produk-produk pemikiran yang justru mendobrak kemapanan sistem. Oleh karena itu, suasana yang kaku, terstandar, monoton tidak sesuai dengan tipe organisasi ini.

4. Teknik Koordinasi dengan Pendekatan Hubungan antar Struktur
Dilihat dari pola hubungan antar struktur khususnya dalam kegiatan pemerintahan maka koordinasi dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut(menurut SANRI,1997):

14. Koordinasi Hierarkhis (Koordinasi Vertikal);
Koordinasi Hierarkhis (Koordinasi Vertikal) adalah koordinasi dilakukan oleh seorang pejabat pimpinan dalam suatu instansi pemerintah terhadap pejabat (pegawai) atau instansi bawahannya. Koordinasi macam ini melekat pda setiap fungsi pimpinan seperti halnya fungsi-fungsi perencanaan, penggerak, pengorganisasian dan pengawasan.
Setiap pimpinan berkewajiban untuk mengkoordinasikan kegiatan bawahannya.
Contoh :
 - Kepala Biro terhadap Kepala Bagian dalam lingkungannya;
- Direktorat Jenderal terhadap Direktorat dalam lingkungannya;

15. Koordinasi Fungsional;
Koordinasi Fungsional adalah koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat atau sesuatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang tugasnya berkaitan berdasarkan azas fungsionalisasi.
Dalam koordinasi fungsional ini dapat dibedakan yaitu:
a. Koordinasi Fungsional Horizontal;
Koordinasi ini dilakukan oleh seorang pejabat atau suatu unit/instansi terhadap pejabat atau unit/instansi lain yang setingkat
Contoh : Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan dalam menyusun rencana di lingkungan Departemennya.

b. Koordinasi Fungsional Diagonal;
Koordinasi ini dilakukan oleh seorang pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lain yang lebih rendah tingkatannya tetapi bukan bawahannya.
Contoh :
- Biro Keuangan pada Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan kegiatan-kegiatannya Bagian Keuangan dari Sekretariat Direktorat Jenderal dalam lingkungan Departemen yang bersangkutan.
- Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengkoordinasikan Biro-biro Kepegawaian pada Departemen atau instansi pemerintah lainnya dalam bidang Administrasi Kepegawaian.

c. Koordinasi Fungsional Teritorial;
Koordinasi ini dilakukan oleh seorang pejabat atau pimpinan atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lain yang berada dalam suatu wilayah (teritorial) tertentu di mana semua urusan yang ada dalam wilayah tersebut menjadi wewenang atau tanggung jawabnya selaku penguasa atau penanggung jawab tunggal.
Contoh:
 - Administrasi Pelabuhan mengadakan koordinasi terhadap semua instansi atau perusahaan atau organisasi lain yang berada di wilayah pelabuhan tertentu.
-Koordinasi yang dilakukan oleh Pembina lokasitransmigrasi yang belum diserahkan kepada PemerintahDaerah.

5. Teknik Koordinasi dengan pendekatan Partisipasi Masyarakat
Koordinasi juga dapat dilakukan antara pemerintah dan masyarakat melalui instrumen partisipasi masyarakat. Beberapa instrumen partisipasi yang dapat digunakan dalam koordinasi adalah komunikasi, konsultasi dan koproduksi. Namun demikian, ketiga bentuk partisipasi tersebut merupakan bentuk-bentuk partisipasi yang dapat dikategorikan dengan polatop-down. Untuk itu, bentuk partisipasi masyarakat yang otonom berdasarkan polabottom-up menjadi pelengkap instrumen koordinasi melalui partisipasi.

Definisi dari keempat bentuk partisipasi tersebut adalah sebagai berikut:
• Komunikasi adalah informasi satu arah dari penyedia layanan kemasyarakat.
• Ko-produksi adalah pelibatan pengguna layanan atau konsumen dalam proses produksi layanan baik secara parsial maupun secara total.
• Konsultasi adalah dialog dua arah antara penyedia layanan dan masyarakat
• Komunikasi adalah informasi satu arah dari penyedia layanan kemasyarakat
• Partisipasi Otonom adalah partisipasi yang lahir dari pengorbanan dan kesukarelaan masyarakat  untuk terlibat langsung dalam memperjuangkan hak-hak mereka

16. Koordinasi Kekuatan Perusahaan
Suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya memerlukan koordinasi yang baik dan tepat antara pimpinan dan fungsi – fungsi yang ada dalam perusahaan. Fungsi – fungsi tersebut yaitu fungsi pemasaran, fungsi produksi, sumber daya manusia, riset dan pengembangan dan sebagainya. Untuk menghadapi persaingan yang ketat dalam memasarkan produknya setiap perusahaan telah memiliki atau menentukan bauran pemasaran misalnya tetap mempertahankan atau meningkatkan kualitas produk, menentukan pangsa pasar, menentukan harga jual produk yang terjangkau oleh konsumen dan lain sebagainya.
Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Bauran pemasaran yang telah dilakukan oleh perusahaan kecap”Ikan Lele” di Pati
Untuk memperjelas, persoalan penelitian yang timbul berkaitan dengan masalah penelitian di atas adalah :
1. Apa bauran pemasaran yang dilajankan perusahaan kecap “Ikan Lele”?
2. Apa faktor – faktor yang dipertimbangkan perusahaan kecap “Ikan Lele” dalam menetapkan bauran pemasaran ?
Penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui bauran pemasaran yang dijalankan perusahaan kecap “Ikan Lele” serta untuk mengetahui faktor – faktor yang dipertimbangkan perusahaan kecap “Ikan Lele” dalam menetapkan bauran pemasaran.
Berdasarkan masalah dan persoalan penelitian diatas, maka konsep yang dipakai adalah konsep bauran pemasaran. Variable – variable produk, harga, promosi dan saluran distribusi merupakan sub konsepnya. Sub konsep produk, harga, promosi dan saluran distribusi diukur pada aras ukuran nominal sedangkan konsep bauran pemasaran diukur dengan aras ukuran ratio.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Satuan pengamatannya adalah pemilik perusahaan kecap “Ikan Lele” di Pati sedangkan satuan analisisnya adalah perusahaan kecap “Ikan Lele” di Pati.
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini didasari oleh pemahaman secara teoritis yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam atas masalah yang diteliti, dengan cara mengumpulkan data dan mengklarifikasi data, menganalisis data, dan menginterpretasikannya.
Setelah dilakukan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bauran pemasaran yang dijalankan oleh perusahaan kecap “Ikan Lele” dapat dilihat melalui hal – hal berikut:
a. Produk
Perusahaan kecap “Ikan Lele” hanya memproduksi kecap manis.
b. Harga 
Harga yang ditetapkan perusahaan kecap “Ikan Lele” lebih mahal dari kecap “Bintang”, dan kecap “THG”, serta lebih murah dari kecap “Nasional”, dan kecap “Gentong” dan sama dengan kecap “Tiga Keong”.
c. Promosi
Perusahaan kecap “Ikan Lele” melakukan promosi lewat radio dan personal selling.
d. Saluran Distribusi
Saluran distribusi yang diterapkan oleh perusahaan kecap “Ikan Lele” adalah saluran distribusi tidak langsung dua tingkat yaitu dengan menggunakan perantara agen dan pengecer.
2. factor – factor yang dipertimbangkan perusahaan kecap “Ikan Lele” dalam menetapkan bauran pemasaran yaitu:
a. Produk
Faktor – faktor yang dipertimbangkan perusahaan adalah mutu, kemasan, dan merek
b. Harga
Faktor – faktor yang dipertimbangkan perusahaan kecap “Ikan Lele” dalam menetapkan harga yaitu biaya yang telah dikeluarkan perusahaan pada saat proses produksi dan harga dari produk pesaing
c. Promosi
Faktor – faktor yang dipertimbangkan perusahaan dalam memilih jenis promosinya adalah luas pasar dan target pasar yang ingin dicapai oleh perusahaan
d. Saluran distribusi
Faktor – faktor yang dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan jenis saluran distribusinya adalah luas pasar

Suatu penelitian akan mempunyai arti apabila dapat memberikan sumbangan gagasan baik dalam bentuk teoritis maupun secara terapan sehingga dapat dijadikan landasan berpijak bagi penelitian selanjutnya. Implikasi dari penulisan skripsi ini terdiri dari implikasi teoritis dan implikasi terapan.
Berdasarkan hasil pengolahan data yang sudah dianalisis maka dapat dikemukakan teoritis sebagai berikut: dengan menerapkan bauran pemasaran yang tepat bagi produknya, perusahaan dapat bertahan hidup dan memaksimalkan labanya. Dengan menggunakan faktor – faktor dalam bauran pemasarannya perusahaan dapat menciptakan produknya dari produk pesaingnya.
Berikut ini akan dipaparkan implikasi terapan yang merupakan saran – saran penulis kepada berbagai pihak yang berkepentingan (dalam hal ini adalah perusahaan kecap “Ikan Lele” di Pati) sehubungan dengan strategi yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan bauran pemasaran.
1. Perusahaan hendaknya mengembangkan kerja sama dengan para perantaranya yaitu agen dan pengecer agar mereka lebih bersemangat dalam memasarkan produk perusahaan.
2. Perusahaan perlu meningkatkan kegiatan promosi penjualannya agar penjualan perusahaan dapat meningkat dan pangsa pasar perusahaan terus bertambah.

5.

               http://id.shvoong.com

Jumat, 09 November 2012

Pengorganisasian



A. Pengorganisasian Dalam Manajemen
Berikut definisi organisasi menurut para ahli :
  1. Organisasi Menurut Stoner; Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama.
  2. Organisasi Menurut James D.Mooney; Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.
  3. Organisasi Menurut Chester I.Bernard; Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
ORGANISASI
Pengertian organisasi Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pengertian Pengorganisasian.
Seperti telah diuraikan sebelumnya tentang Manajemen, Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi.

Pengertian Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan meninjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.
 Misi Dan tujuan organisasi
Sebelum organisasi menentukan tujuannya, terlebih dahulu menetapkan misi atau maksud organisasi. Misi dalam organisasi adalah maksud khas (unik)) dan mendasar yang membedakan organisasi dari organisasi-organisasi lainnya dan mengidentifikasikan ruang lingkup operasi dalam hal produk dan pasar.
          
 Etzioni mendefinisikan tujuan organisasi sebagai berikut :
1.      Suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk merealisasikan
2.       Pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang di mana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya

Unsur penting tujuan adalah :
1. Hasil-Hasil akhir yang diinginkan di waktu mendatang dengan mana
2. Usaha-uasaha / kegiatan-kegiatan sekarang diarahkan

      Tujuan dapat berupa tujuan umum / khusus , tujuan akhir / tujuan antara. Tujuan Umum (tujuan strategic) secara operasioanal tidak dapat berfungsi sebelum dijabarkan terlebih dahulu kedalam tujuan-tujuan khusus yang lebih terperinci sesuai dengan jenjang manajemen, sehingga membentuk hirarki tujuan.

Berbagai Fungsi Tujuan Organisasi
1. Pedoman Bagi Kegiatan, melalui penggambaran hasil-hasil di waktu yang akan datang. Fungsi tujuan memberikan arah dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus dan tidak harus dilakukan
2. Sumber Legitimasi, akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan di sekitarnya
3. Standar Pelaksanaan, bila tujuan dilaksanakan secara jelas dan dipahami, akan memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan (prestasi) organisasi
4. Standar Motivasi, berfungsi sebagai motivasi dan identifikasi karyawan yang penting. Dalam kenyataannya, tujuan organisasi sering memberikan insentif bagi para anggota
5. Dasar Rasional Pengorganisasian, tujuan organisasi merupakan suatu dasar perancangan organisasi

B. Pengorganisasian Masyarakat


Masyarakat merupakan suatu kumpulan keluarga-keluarga dan perorangan-perorangan di suatu wilayah, yang tertata secara baik dan benar-benar saling berdekatan dengan unsur-unsur kehidupan umum, yang ditunjukkan dalam sikap, budaya/adat, kebiasaan, dan bahasa.

Suatu masyarakat mempunyai ciri-ciri berikut:
a)      mempunyai nilai-nilai umum yang diakui bersama;
b)      mempunyai batasan hubungan normatif;
c)      saling membutuhkan;
d)      mengenal pemilikan;
e)      mempunyai pembagian peran (tingkatan-tingkatan); dan
f)       mencakup suatu wilayah tertentu.


Masyarakat, termasuk masyarakat pesisir, terdiri dari berbagai macam latar belakang seperti mata pencarian, tingkat penghasilan, pendidikan, dan sebagainya. Tujuan hidup setiap orang pun berbeda-beda. Namun demikian, mestinya setiap orang ingin agar taraf hidup keluarganya meningkat dari waktu ke waktu. Hanya mungkin belum tahu apa yang harus diperbuat selain apa yang sudah dijalani selama ini.


Boleh jadi sebagian anggota masyarakat mempunyai latar belakang mata pencarian yang sama, permasalahan yang dihadapi sama, dan bahkan nasib yang sama. Namun mereka bekerja sendiri-sendiri dan menghadapi masalah sendiri-sendiri pula. Apalah daya, nasib hampir tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Oleh karena itu, para anggota masyarakat yang mempunyai kesamaan latar belakang dan tujuan tersebut perlu berhimpun dalam suatu wadah; wadah yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan
bersama. Wadah ini berupa organisasi masyarakat. Dengan berhimpun dalam wadah tersebut, para anggota dapat sering melakukan silaturahmi, kemudian dapat saling tukar informasi dan pengalaman.

Dengan demikian, mereka dapat melahirkan gagasan-gagasan baru dan secara tidak disadari, mereka membangun jaringan kerjasama. Ini berarti bahwa organisasi masyarakat merupakan sarana untuk pemberdayaan masyarakat. Bentuk dan namanya dapat saja beraneka ragam, misalnya kelompok usaha bersama pemindang ikan, perkumpulan pengolah ikan asap, koperasi serba usaha pengolah ikan, himpunan nelayan, serikat nelayan, dan semacamnya. Anggota kelompok perlu menyepakati aturan bersama demi kelancaran usaha atau kegiatan bersama dan memperoleh keuntungan bersama.

Secara umum, berbagai jenis organisasi masyarakat yang ada dapat dirangkum dalam tiga kelompok, yaitu:
1.      memperjuangkan kepentingan ekonomi, yaitu langsung berhubungan dengan kepentingan usaha para anggotanya (misalnya kelompok usaha bersama/KUB, koperasi, lembaga keuangan mikro);
2.      (b)memperjuangkan kepentingan anggota yang senasib atau bertujuan sama (misalnya himpunan/serikat nelayan, perkumpulan wanita nelayan); dan
3.      memperjuangkan kelestarian sumberdaya alam (kelompok pelestari terumbu karang, kelompok masyarakat pengawas bakau, kelompok pengawas daerah perlindungan laut, himpunan pecinta laut bersih).

Tujuan jangka panjang pengorganisasian masyarakat ialah:
·         meningkatkan peran-serta masyarakat dalam kegiatan sosial-ekonomi;
·         membentuk dan memperkuat organisasi-organisasi masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam;
·         meningkatkan pendapatan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan peluang mata pencarian sampingan dan pengganti secara berkelanjutan;
·         mengembangkan keterampilan dan kemampuan swadaya masyarakat melalui organisasi mereka;
·         meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk melindungi dan memulihkan sumberdaya alam; dan
·         menggali dan mengembangkan teknologi terapan, tepatguna, murah, dan menggunakan bahan yang dapat dengan mudah diperoleh dari daerah setempat.

Dalam setiap organisasi diperlukan pengurus, yaitu sebagian diantara anggota yang diberi kepercayaan berdasarkan kesepakatan para anggota untuk menjalankan kegiatan organisasi selama masa bakti tertentu. Susunan pengurus ialah ketua yang dipilih oleh seluruh anggota, sekretaris dan bendahara yang ditunjuk oleh ketua ataupun dipilih oleh anggota (yang tergantung pada kesepakatan anggota), dan boleh saja tambahan jabatan lainnya sesuai dengan kebutuhan setempat, misalnya wakil ketua, ketua seksi, dan seterusnya.

Siapa bertanggung jawab kepada siapa dinyatakan pada bagan organisasi yang diperjelas dalamrincian tugas setiap jabatan pengurus. Dalam hal organisasi masyarakat yang berkecimpung dalam kegiatan riil, misalnya kelompok usaha bersama atau kelompok pelestari sumberdaya perikanan,jumlah anggota organisasi biasanya dibatasi antara 20 hingga 30 orang agar berhasilguna. Maksudnya, seluruh anggota dapat terlibat bersama-sama.

Organisasi tersebut harus menetapkan sekretariat sebagai tempat pertemuan dan guna memudahkan pihak luar organisasi apabila perlu menghubungi pengurus. Para anggota perlu menyepakati nama organisasi mereka dan papan nama organisasi perlu dipasang di depan sekretariat. Organisasi perlu menjalankan administrasi, misalnya mencatat surat keluar/ masuk, menyimpan dokumen (termasuk risalah pertemuan), informasi mengenai usaha anggota, mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan organisasi, dan semacamnya. Apabila dikehendaki, kartu anggota dapat diterbitkan. Organisasi masyarakat membutuhkan pengakuan, misalnya pengesahan oleh Kepala Desa (misalnya kelompok masyarakat pengawas bakau), berbadan hukum yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah Kabupaten/Kota (misalnya koperasi perikanan), pengukuhan oleh Bupati (misalnya kelompok pengelola bakau), dan sebagainya. Sejauh mana pengakuan tersebut tergantung pada tahap kemajuan organisasi masyarakat dan apa manfaat pengakuan tersebut.

Setiap organisasi harus menetapkan kapan saja rapat berkala sebagai sarana demokratis untuk antara lain membicarakan rencana kerja, mengatasi masalah yang timbul, dan menetapkan keputusan. Jenis rapat berkala di luar rapat pengurus sewaktu-waktu sesuai kebutuhan antara lain ialah:
·         rapat pengurus bulanan,
·         rapat anggota tahunan, dan
·         rapat lengkap anggota (untuk menilai laporan pertanggungjawaban pengurus dan memilih pengurus masa bakti berikutnya).
Segala ketentuan/peraturan dalam organisasi masyarakat perlu dirumuskan dalam Anggaran Dasar(berisi ketentuan pokok) dan Anggaran Rumah Tangga (berisi penjelasan ketentuan dalam Anggaran Dasar).

C. Pengorganisasian Sekolah
Dalam setiap organisasi pendidikan, termasuk sekolah, banyak sekali pekerjaan, tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh setiap komponen tingkat satuan pendidikan, terutama komponen yang bersifat manusianya. Tugas, wewenang, tanggungjawab, pekerjaan dan aktivitas tersebut beraneka ragam dan kadang-kadang menuntut spesialisasi tertentu dalam pengerjaannya. Oleh karena itu, tidak mungkin jika keseluruhan aktivitas yang bermacam-macam tersebut hanya melakukan oleh seorang, sebutlah kepala sekolah. Selain ia waktu yang terbatas, ia pun punya kemampuan yang juga terbatas. Oleh karena itu, aktivitas, pekerjaan, wewenang, tugas dan tanggungjawab tersebut mesti dibagi-bagi dengan orang lain. Pembagian-pembagian demikian inilah yang dikenal dengan pengorganisasian. Secara etimologis, organizing merupakan terjemahan dari kata organize. Kata organize berasal dari kata organ. Organ sendiri berarti bagian, badan dan alat. Organize berarti membentuk bagian-bagian, anggota, badan atau Organizing juga berarti membentuk bagian, badan, anggota alat. Organizing juga berarti membentuk bagian, badan, anggota atau alat (Echols, 1984). Secara terminologis, organizing atau pengorganisasian berarti pembentukan bagian-bagian, badan-badan, unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Pengorganisasian juga berarti sistem kerja sama antara satu orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pengorganisasian juga berarti pembagian pekerjaan antara satu orang dengan orang lain, antara unit dengan unit lain dan antara bagian satu dengan bagian yang lain (Indrakusuma, 1982). Tujuan pengorganisasian sebagaimana yang disebutkan berikut. Mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab pada institusi tingkat  satuan pendidikan. Memperlancar jalannya usaha kerja sama antara orang-orang yang bekerja sama di tingkat satuan pendidikan. Mengatur lalu lintas hubungan antara orang-orang, badanbadan, unit-unit kerja yang ada di tingkat satuan pendidikan sehingga terciptalah team work yang baik. Lalu lintas hubungan ini perlu diatur agar tidak “semrawut”. Fungsi pengorganisasian adalah: Sebagai wahana untuk membagi pekerjaan di antara komponen-komponen dan unit-unit kerja di tingkat satuan pendidikan. Sebagai wahana untuk memperlancar jalannya kerja sama antara komponen-komponen, unit-unit kerja yang ada di tingkat satuan pendidikan. Sebagai wahana untuk mengatur lalu lintas hubungan antara orang-orang, unit-unit kerja dan komponen-komponen yang ada di tingkat satuan pendidikan. Agar organizing ini dapat dilakukan dengan baik, maka haruslah memedomani prinsip-prinsip organizing. Adapun prinsip-prinsip pengorganisasian tingkat satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Perumusan tujuan tingkat satuan pendidikan secara jelas. Pengutamaan pencapaian tujuan tingkat satuan pendidikan. Prinsip pembagian pekerjaan. Prinsip pendelegasian wewenang (delegation of authority). Prinsip pengelompokan fungsi. Prinsip kesatuan perintah (unity of commond). Adanya kemampuan pengawasan (span of control). Fleksibelitas. Yang dimaksud dengan fleksibilitas adalah keluwesan. Ialah akomodatif dan antisipatif terhadap berbagai jenis perkembangan.

D. Pengorganisasian Berkas
Penyimpanan ataupun penulisan character demi character yang ada didalam external memory, harus diatur sedemikian rupa sehingga komputer bisa dengan mudah menemukan kembali data-data yang tersimpan didalamnya. Aturan inilah yang kemudian dikenal sebagai organisasi file. Dalam hal ini, dikenal ada beberapa metoda, yaitu:
Sequential (=berurutan), record pertama yang dmasukkan akan menempati posisi pertama di media penyimpanannya, dan seterusnya. Jika akan dilakukan pemanggilan record yang telah disimpan (retrieval), maka komputer akan selalu membaca dari record pertama hingga ditemukanya record yang dicarinya.
Keefisienan pembuatan organisasi seperti ini adalah jika semakin besar nilai dari jumah record yang akan diolah dibagi dengan jumlah record keseluruhannya (diistlahkan dengan perhitungan hit ratio) maka akan semakin efisien. Sebagai gambaran, jika semakin banyak lagu yang akan kita dengar dari sebuah kaset, maka akan semakin menguntungkan menggunakan kaset itu dibanding jika kita hanya ingin mendengar satu lagu (apalagi letaknya di paling akhir) dari kaset itu.

E. Pengorganisasian Bisnis Perusahaan
Setelah pertemuanya sebelumnya kita membahas tentang perencanaan bisnis perusahaan, seperti kita ketahui perencanaan memegang peranan penting dalam bisnis karena perencanaan merupakan suatu pondasi sebelum melakukan hal-hal lainnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas kelanjutan dari perencanaan yaitu pengorganisasaian bisnis pada suatu perusahaan.
Untuk menjadi perusahaan yang berkembang dan dapat bertahan di dalam dunia bisnis dibutuhkan pengorganisasian yang baik dalam suatu perusahaan. Oleh sebab itu maka diperlukannya struktur organisasi yang baik pula. Struktur organisasi adalah spesifikasi pekerjaan yang dilakukan dengan didalam organisasi beserta mengkaitkannya pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya. Contohnya adalah membuat struktur kepemimpinan pada suatu perusahaan, jadi pada suatu perusahaan di buat beberapa tingkatan. seperti manajer pusat kemudian manajer bagian dan yang terakhir adalah supervisor yang berhubungan langsung ke para karyawan. Bagian-bagian tersebut dihubungkan oleh rantai komando kekuasaan serta tanggung jawab kepada bawahannya. Membuat struktur organisasi diperlukan pembentukan struktur bisnis diantaranya adalah

a) Spesialisasi
Spesialisasi merupakan pembagian tugas untuk menyelesaikan satu masalah bersama. Contohnya adalah Pabrik pembuatan sepeda motor, di dalam pabrik itu tugas akan dibagi-bagi menjadi perbagaian seperti ada yang pada bagaian rangka, bagian body, bagian pemasangan, bagian penjualan dan bagian-bagaian lainnya. Pada intinya semua bagian tersebut mempunyai satu tujaan sama yaitu untuk pembuatan dan pemasaran barang tersebut. Dengan diadakannya spesialisasi pekerjaan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat terselesaikan dan lebih teratur apalagi sudah berada pada organisasi yang besar spesialisasi sangat dibutuhkan.
b) Departementalisasi
Sedangkan departementalisasi adalah pengelompokan ke dalam unit-unit yang logis. Perusahaan yang melekukan departentalisasi diuntungkan dengan pembagian control dan koordinasi pada perusahaan tersebut. Wilayah kekuasaan dan tanggung jawab dipersempit sehingga untuk memimpinnya menjadi lebih mudah. Departementalisasi sendiri dibagi atas beberapa macam yaitu :

·         Departementalisasi berdasarkan pelanggan
Maksudnya perusahaan akan melakukan pembagian penjualan produk ke pelanggan,biasanya ada yang bagian produk laki-laki ataupun perempuan atau tua dan muda. Contohnya adalah pembagian penjualan produk Rexona ada pembagian untuk produk remaja, laki-laki , perempuan ataupun yang xtra berkeringat. Dengan dilakukannya pembagian ini penjualan akan lebih tepat sasaran dan efisien

·         Departementalisasi berdasarkan produk
Maksudnya perusahaan akan mengelompokan departemen sesuai dengan kelompok produk yang dihasilkan misalkannya pembagian departeman barang untuk mengurusi produksi produk berupa barang dan departemen jasa untuk menangani produk yang berupa jasa
·         Departementalisasi berdasarkan proses
·         Maksudnya pembagian departemen berdasrkan proses pengkerjaannya, misalnya pada perusahaan meubel dibagi atas divisi untuk pengolahan kayu mentah, divisi pembuatan kursi atau meubel kemudian divisi pengecatan

·         Departementalisasi berdasarkan geografis
Maksudnya pembagian departeman berdasarkan lokasi penjualan produk misalnya departemen yang mengawasi di jawa dan Bali, di Kalimantan maupun di Sumatara

·         Departementalisasi berdasarkan fungsi
Maksudnya pembagian departemann berdasarkan aktifitas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, misalnya departemen produksi, departemen penjualan, departemen pemasaran dan lain-lain
Setelah melakukan pembagian tugas, maka yang harus dilakukan adalah menetapkan hierarki pengambilan keputusan. Bagaimana dalam perusahaan perusahaan yang besar diperlukan cara penentuan pengambilaan keputusan karena tidak mungkin seorang presiden direktur melakukan pengambilan keputusan pada suatu masalah di cabang daerah. Oleh sebab itu maka dibentuklah tingkatan-tingkatan pada organisasi yang mana di tiap tingkatan tersebut terdapat seorang manajer yang dapat memberikan keputusan dan dapat bertanggung jawab kepada pemimpin di atasnya. Sehingga para menajer tersebut memiliki kewenagan untuk melakukan tugas atau misi yang direncanakan oleh organisasi atau perusahaan namun manajer tersebut juga boleh melakukan inovasi-inovasi agar divisi dipimpinnya dapat berkembang dengan syarat harus sesuia dengan misi perusahaan, misalnya BNI 46 mempunyai bebarapa manajer yang mengawasi divisinya. Ada yang mengurusi cabang provinsi maupun cabang-cabang pada kota maupun kabupaten setiap manajer di kota tersebut memiliki kekuasaan untuk memutuskan apabila ada masalah dalam cabang tersebut namun apabila masalah tersebut terlalu besar (berdasarkan survey yang saya lakukan waktu semester lalu) dapat dilaporkan ke pusat misalnya adalah peminjaman uang yang terlalu besar. Maka manajer cabang akan menghubungi kantor cabang provinsi atau pusat terlebih dahulu
Selain itu untuk melakukan pengorganisasian yang baik diperlukan komunikasi yang baik antar kantor cabang di adakan rapat antar kantor cabang yang membicarakan masalah-masalah yang ada pada tiap divisi maupun pada kantor cabang selain itu pada rapat ini sebagai tempat untuk memberiakan pengarahan aataupun misi kepada para manajer pimpinan cabang maupun divisi untuk dapat mengembangkan divisi atau cabangnya

F. Pengorganisasian Bimbingan dan Konseling


Pengorganisasian kegiatan Bimbingan dan Konseling adalah bentuk kegiatan yang mengatur cara kerja, prosedur kerja dan pola atau mekanismekerja kegiatan Bimbingan dan Konseling. Kegiatan Bimbingan dan Konseling dapat berjalan dengan lancar, tertib, efektif dan efisien apabila dilaksanakandalam suatu organisasi yang baik dan teratur. Adapun pola organisasi Bimbingan dan Konseling di sekolah, dan polatersebut tidak perlu selalu seragam strukturnya. Setiap sekolah dapat menyusunstruktur organisasi Bimbingan dan Konseling sesuai dengan besar kecilnya dan kepentingan sekolah bersangkutan dalam pelaksanaan layanan Bimbingan danKonseling. Adapun kewajiban dan tugas personil sekolah yang terkait dengankegiatan Bimbingan dan Konseling di Sekolah.

A. Kepala Sekolah Sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan di sekolah, tugaskepala sekolah adalah sebagai berikut:

·         Mengkoordinasi seluruh kegiatan pendidikan yang mencakup kegiatanpengajaran, pelatihan dan bimbingan di sekolah.
·         Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukandalam kegiatan Bimbingan dan Konseling.
·         Memberikan kemudahan bagi terlaksananya program Bimbingan danKonseling.
·         Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Bimbingan dan Konseling diSekolah.
·         Menetapkan koordinator guru pembimbing (atas kesepakatan denganguru pembimbing) yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaanBimbingan dan Konseling di sekolah.
·         Membuat surat tugas guru pebimbing dalam proses Bimbingan danKonseling pada setiap awal semesteran.
·         Menyiapkan surat pernyataan melakukan kegiatan Bimbingan danKonseling sebagai bahan usulan angka kredit bagi guru pembimbing.Surat pernyataan ini dilampiri bukti fisik pelaksanaan tugas (rencana danpersiapan pelaksanaan, evaluasi, analisis dan tindak lanjut)
·         Mengadakan kerja sama dengan instansi lain yang terkait denganpelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Konseling.
·         Melaksanakan Bimbingan dan Konseling terhadap sedikit-dikitnya 40orang siswa, bagi kepala sekolah yang berlatar belakang Bimbingan danKonseling.

B. Wakil Kepala SekolahWakil Kepala Sekolah membantu Kepala Sekolah dalam hal-halsebagai berikut:

·         Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konselingkepada semua personil sekolah.
·         Pelaksanaan kebijakan Kepala Sekolah terutama dalam pelaksanaanlayanan Bimbingan dan Konseling.
·         Melaksanakan Bimbingan dan Konseling sedikit-dikitnya 75 orang siswa,bagi Wakil Kepala Sekolah yang berlatar belakang Bimbingan dan Konseling.



G. Pengorganisasian belajar
strategi Pengorganisasian adalah cara untuk membuat urutan (sequencing) dan mensintesis (synthesizing) fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan, suatu isi pembelajaran. Sequenzing terkait dengan cara pembuatan urutan penyajian isi suatu bidang studi, dan synthesizing terkait dengan cara untuk menunjukkan kepada siswa hubungan/keterkaitan antara fakta, konsep, prosedur, atau prinsip suatu isi pembelajaran.
Synthesizing bertujuan untuk membuat topic-topik dalam suatu bidang studi menjadi lebih bermakna bagi siswa. Hal ini dilakukan dengan menunjukkan keterkaitan topic-topik itu terkait dalam keseluruhan isi bidang studi. Adanya kebermaknaan tersebut akan menyebabkan siswa memiliki retensi yang lebih baik dan lebih lama terhadap topic-topik yang dipelajari (Degeng, 1989). Penataan urutan sangat penting artinya, karena amat diperlukan dalam pembuatan sintesis. Sintesis yang efektif hanya dapat dibuat apabila isi telah ditata dengan cara tertentu, dan yang lebih penting, karena pada hakikatnya semua isi bidang studi memiliki prasyarat belajar (Degeng, 1989).
pengorganisasian pembelajaran dapat dipilah menjadi dua, yaitu strategi mikro dan strategi makro (Reigeluth, 1983). Strategi pengorganisasian makro adalah strategi untuk menata urutan keseluruhan isi bidang studi (lebih dari satu ide) , sedangkan strategi mikro adalah strategi untuk menata urutan sajian untuk suatu ide tunggal (konsep, prinsip, dan sebagainya).
Sejumlah teori yang berurusan dengan strategi mikro antara lain adalah teori penataan urutan berdasarkan prasyarat belajar dari Gagne, model pembentukankonsep dari Taba, dan penguasaan konsep dari Brunner. Untuk strategi makro, pengintegrasian sejumlah teori, seperti hierarki belajar dari Gagne , teori skema dari Mayer, urutan subsumatif dari Ausubel, webteaching dari Norman, dan teori elaborasi oleh Reigeluth.


H. Pengorganisasian kelas dalam belajar

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya.
Pengorganisasian kelas merupakan aspek pendidikan yang sering dijadikan perhatian utama oleh para calon guru, guru baru, bahkan guru yang telah berpengalaman berkeinginan agar para peserta didik dapat belajar dengan optimal. Dalam arti, guru mampu menyampaikan bahan pelajaran diserap oleh para peserta didik dengan baik.
Penciptaan harapan seperti itu merupakan kajian dari Pengorganisasian kelas. Sebab Pengorganisasian kelas merupakan serangkaian perilaku guru dalam upayanya menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan para peserta didik mencapai tujuan-tujuan belajarnya secara efesien atau memungkinkan peserta didik belajar dengan baik.
Di kelaslah segala aspek pembelajaran bertemu dan berproses. Guru dengan segala kemampuannya, siswa dengan segala latar belakang dan potensinya, kurikulum dengan segala komponennya, metode dengan pendekatannya, media dengan segala perangkatnya, materi dengan segala sumber belajarnya bertemu dan berinteraksi di dalam kelas. Lebih lanjut hasil pembelajaran ditentukan pula oleh apa yang terjadi di kelas. Oleh karena itu, selayaknyalah kelas diPengorganisasian dengan secara baik, propfesional, terus menerus dan berkelanjutan.
Untuk sampai pada tujuan yang dimaksud diperlukan pemahaman akan hal-hal yaitu :

·         pengertian dan tujuan Pengorganisasian kelas.
·         aspek, fungsi dan masalah Pengorganisasian kelas.
·         pendekatan dalam Pengorganisasian kelas.
·         prosedur Pengorganisasian kelas.
·         serta rancangan prosedur Pengorganisasian kelas.


I. Pengorganisasian Komunitas


mendefinisikan komunitas atau masyarakat sebagai suatu pengelompokan sosial yang ditentukan oleh batas-batas geografi serta kesamaan nilai-nilai dan interes. Pada umumnya anggota-anggotanya saling mengenal dan berinteraksi. Komunitas berfungsi dalam struktur sosial tertentu serta menerapkan dan membentuk norma-norma tertentu pola.Pembangunan kesehatan masyarakat merupakan bagian integral dari suatu pembangunan kesehatan nasional, selain itu juga merupakan bagian integral dari pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan upaya kesehatan termasuk upaya perawatan diri, pada akhirnya akan menjadi tumpuan kemandirian masyarakat dalam hal kesehatan.
Berbagai kegiatan masyarakat dalam upaya kesehatan telah banyak dilaksanakan di desa (kelurahan) dengan budaya kerja sama, gotong royong dan musyawarah serta peluang-peluang kemandirian mereka seperti kemandirian dalam pembiayaan kesehatan. Peran serta masyarakat merupakan hal yang mutlak perlu dilakukan dalam pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan kebutuhan dan hak setiap insan agar dapat menjalani hidup yang produktif dan bahagia. Agar setiap orang dimanapun dan kapanpun dapat memperoleh hidup sehat, kesehatan harus menjadi kemampuan yang melekat pada setiap insan. Hal ini hanya dapat dicapai bila masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, berperan serta untuk meningkatkan kemampuan hidup sehatnya. Kemandirian masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan dan menjalankan upaya pemecahannya sendiri adalah kunci kelangsungan pembangunan.
selain membagi komunitas berdasarkan geopolitik juga berdasarkan interaksi yang berlangsung seperti nampak pada jenis-jenis komunitas yang dijabarkan sebagai berikut :
1. Komunitas temu muka (face to face)
2. Komunitas menurut kewilayahan/administrasi pemerintahan
3. Komunitas menurut kesamaan kebutuhan
4. Komunitas berdasarkan masalah ekologi
5. Komunitas berdasarkan interes tertentu
6. Komunitas berdasarkan sumber daya atau pemecahan masalah

J. Pengorganisasian Kurikulum
Pengorganisasian kurikulum dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni dalam konteks manajemen dan dalam konteks akademik. Pengertian dari kata organisasi itu sendiri adalah suatu kelompok sosial yang bersifat tertutup atau terbuka dari/terhadap pihak luar, yang diatur berdasarkan aturan tertntu, yang dipimpin/diperintah oleh seseorang pimpinan atau seorang pimpinan atau seorang staf administratif, yang dapat melaksanakan bimbingan secara teratur dan bertujuan. Dalam sebuah
organisasi sangat diperlukan melaksanakan proses manajemen, yakni:

1) Organisasi perencanaan kurikulum, yang dilaksanakan oleh suatu lembaga atau tim pengembang       kurikulum
2) Organisasi dalam rangka implementasi kurikulum, baik pada tingkat daerah maupun pada tingkat sekolah atau satuan lembaga pendidikanyang melaksanakan kurikulum.
3) Organisasi dalam tahap evaluasi kurikulum, yang melibatkan pihakpihak yang terkait dalam proses evaluasi sebuah kurikulum.

Dalam setiap jenis organisasi kurikulum diatas, terdapat susunan kepengurusan yang telah ditentukan sesuai dengan struktur organisasi berikut dengan tugas-tugas pekerjaannya sekaligus. Sedangkan bentukbentuk kurikulum, akan disusun menurut pola organisasi kurikulum yang
dilengkapi struktur, urutan kegiatan pembelajaran dan ruang lingkup
materi tertentu. Dan secara akademik, organisasi kurikulum
dikembangkan dalam bentuk-bentuk organisasi sebagai berikut:

1) Kurikulum Mata Ajaran.
Merupakan kurikulum yang terdiri dari sejumlah mata ajaran
secara terpisah. Adalah kurikulum yang mempunyai cirri-ciri sebagai
berikut:
·         Terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang terpisah satu sama lain.
·         Setiap mata pelajaran seolah-olah tersimpan dalam kotak-kotak tersendiri dan disampaikan pada anak didik pada waktu-waktutertentu.
·         Kurikulum ini bertujuan pada penguasaan sejumlah ilmu pengetahuan.
·          Tidak didasarkan atas kebutuhan, minat, dan masalah-masalah yang menyangkut diri siswa.
·          Tidak mempertimbangkan kebutuhan, masalah, dan tuntutan masyarakat.
·         Pendekatan metodologi sistem penuangan.
·         Pelaksanaan dengan sistem guru mata pelajaran.h) Para siswa sama sekali tidak dilibatkan dalam perencanaan kurikulum

2) Kurikulum yang berkorelasi dengan mata pelajaran. Mata pelajaran-mata pelajaran itu disusun dalam pola korelasi agar lebih mudah dipenuhi oleh siswa. Bentuk korelasi terdiri atas dua jenis, yaitu:
·         Korelasi informal, dimana seorang guru mata pelajaran meminta agar guru mata pelajaran lainnya mengkorelasikan pelajaran yang akan digunakannya dengan bahan yang akan diberikannya dengan bahan yang telah diberikan oleh guru yang sebelumnya.
·         Korelasi formal, bahwasanya beberapa orang guru merencanakan bersama-sama untuk mengkorelasikan mata pelajaran yang akan menjadi tanggung jawab masing-masing guru.


Sumber :
DIREKTORAT JENDERAL PMPTK, 2009,