90.HAKIKAT EVALUASI

HAKIKAT EVALUASI

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. kebijakan harusdiawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”.  Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan bertujuan mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

 

Tiga lingkup makna evaluasi kebijakan publik

1. evaluasi perumusan kebijakan.
2. evaluasi implementasi kebijakan.
3. evaluasi lingkungan kebijakan.

4 fungsi evaluasi kebijakan publik

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengindentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Evaluasi Formulasi Kebijakan Publik

Secara umum, evaluasi formulasi kebijakan publik berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan publik telah dilaksanakan:

1. Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, karena setiap masalah publik memerlukan model formulasi kebijakan publik berlainan.
2. Mengarah kepada permasalahan inti, karena setiap pemecahan masalah harus benar-benar mengarah kepada inti permasalahannya.
3. Mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, baik dalam rangka keabsahan maupun juga dalam rangka kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan;
4. Mendayagunakan sumber daya ada secara optimal, baik dalam bentuk sumber daya waktu, dana, manusia, dan kondisi lingkungan strategis.

11 model evaluasi formulasi kebijakan publik

1. model kelembagaan
2. model proses
3. model kelompok
4. model elit
5. model  rasional
6. model inkremental
7. model teori permainan
8. model pilihan publik, dan
9. model sistem
10. model demokratis
11. model perumusan strategis

Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

Mengikuti Prof. Sofyan Effendi, tujuan dari evaluasi implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu :

1. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variabel independen tertentu.
2. Faktor-faktor apa saja menyebabkan variasi itu? jawabannya berkenaan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi outcomedari implementasi kebijakan.
3. OutPut/ keluarannya sepertia apa? Jawabannya sangat tergantung

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi :

1. Evaluasi sebelum pelaksanaan yang disebut  William Dunn (1999) sebagaievaluasi summatif.
2. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses.
3. Evaluasi setelah kebijakan yang juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi impak/pengaruh (output) kebijakan.

Tiga Pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan Publik

1.      Pendekatan Evaluasi Semu

A. Tujuan:

Menggunakan metode deskriptif Untuk menghasilkan Informasi valid Tentang hasil kebijakan

 B. Asumsi:

Ukuran manfaat atau terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial

C.  Bentuk-Bentuk Utama:

 Eksperimentasi sosial Akuntansi sistem Sosial Pemeriksaan sosial Sintesis riset dan praktek

D. Teknik:

Sajian grafik Tampilan tabel Angka indeks Analisis seri waktu terinterupsi Analisis seri terkontrol Analisis diskontinyu regresi

2.      Pendekatan Evaluasi Formal

A. Tujuan:

Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuanprogram kebijakan.

B. Asumsi:

Tujuan dan Sasaran dari pengambilan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dan manfaat atau nilai.

C. Bentuk-bentuk Utama:

Evaluasi perkembangan Evaluasi Eksperimental Evaluasi proses Retrospektif (expost) evaluasi hasil retrospektif.

D. Teknik:

Pemetaan sasaran klarifikasi nilai kritik nilai pemetaan hambatan Analisis dampak saling Disecounting

3.      Pendekatan Evaluasi Keputusan Teoritis

A.    Tujuan:

Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.

B.     Asumsi:

Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.

C.     Bentuk-bentuk Utama:

Penilaian tentang Dapat tidaknya Dievaluasi Analisis uitilitas multi-atribut.

D.    Teknik:

Brainstorming Analisis argumentasi delphi kebijakan Analisis Survei Pemakai.

James P. Lester dan Joseph Steward Jr. (2000), mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan:

1. evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi,
2. evaluasi impak atau evaluasi berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan,
3. evaluasi kerjakan yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki, dan
4. evaluasi metaevaluasi yang berkenaan dengan untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

Ernest R. House (1980) membuat taksonomi evaluasi yang cukup berbeda, yang membagi model evaluasi menjadi :

1. model sistem, dengan indikator utama adalah efisiensi.
2. model perilaku, dengan indikator utama adalah reduktivitas dan akuntabilitas.
3. model formulasi keputusan, dengan indikator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas.
4. model tujuan bebas (goal free), dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial.
5. model kekritisan seni (art criticism), dengan indikator utama adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat.
6. model review profesional, dengan indikator utama adalah penerimaan profesional.
7. model kuasi-legal (quasi-legal), dengan indikator utama adalah resolusi, dan
8. model studi kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman atas diversitas.

Ada pula pemilahan evaluasi sesuai dengan teknik evaluasi kebijakan berdasarkan rentang sejarah munculnya kebijakan-kebijakan

1. evaluasi komparatif, yaitu membandingkan implementasi kebijakan (proses dari hasilnya) dengan implementasi kebijakan yang sama atau berlainan, di satu tempat yang sama atau berlainan.
2. evaluasi historilal, yaitu membuat evaluasi kebijakan berdasarkan rentang sejarah munculnya kebijakan-kebijakan tersebut.
3. evaluasi laboratorium atau eksperimental, yaitu evaluasi namun menggunakan eksperimen yang diletakkan dalam sejenis laboratorium.
4. evaluasi ad hock, yaitu evaluasi yang dilakukan secara mendadak dalam waktu segera dengan tujuan untuk mendapatkan gambar pada saat itu (snap shot).

James Andeson membagi evaluasi (implementasi) kebijakan publik menjadi tiga Tipe

1. Pertama, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional.
2. Kedua, evaluasi yang memfokuskan kepada bekerjanya kebijakan.
3. Ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara obyektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai (dikutip Winarno, 2002, 168).

Edward A. Suchman (dikutip Winarno, 2002, 169) di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu :

1. mengidetifikasi tujuan program yang akan dievaluasi,
2. analisis terhadap masalah,
3. deskripsi dan standardisasi kegiatan,
4. pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi,
5. menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain,
6. beberapa indikator untuk menentuan keberadaan suatu dampak.

Dari berbagai-bagai ragam dan teknik evaluasi implementasi tersebut, pertanyaannya adalah mana yang hendak digunakan? Jawabannya juga tidak berbeda,  tergantung kebutuhan evaluator. Keseluruhan model tersebut di atas mencerminkan ragam dari kebutuhan evaluator, baik yang digerakkan dari perbedaan kepentingan, perbedaan latar belakang, perbedaan tujuan, perbedaan keberadaan (pemerintah atau target), perbedaan waktu, dan lain-lain.

evaluasi kebijakan yang baik harus mempunyai beberapa syarat pokok:

1. tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
2. yang bersangkutan harus mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.
3. Prosedur evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.